Informacja

Drogi użytkowniku, aplikacja do prawidłowego działania wymaga obsługi JavaScript. Proszę włącz obsługę JavaScript w Twojej przeglądarce.

Przeglądasz jako GOŚĆ
Zmień bibliotekę
Tytuł pozycji:

Konflik Surat Ijo Berkaitan Dengan Adanya Pungutan Ganda Berupa Retribusi dan PBB

Tytuł :
Konflik Surat Ijo Berkaitan Dengan Adanya Pungutan Ganda Berupa Retribusi dan PBB
Autorzy :
Larasati, Elsa Indira
Irianti, Lavenia Nadya
Pokaż więcej
Temat :
Law
Administrative Law
Hak Pengelolaan
Pemerintah Kota Surabaya
Surat Ijin Pemakaian Tanah
Surat Ijo
Źródło :
Syiah Kuala Law Journal; Vol 4, No 2: Agustus 2020; 185-197 ; 2580-9059 ; 2549-1741
Informacja o wydawcy :
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Rok publikacji :
2020
Kolekcja :
Universitas Syiah Kuala: Jurnal Unsyiah
Typ dokumentu :
article in journal/newspaper
Opis pliku :
application/pdf
Język :
English
Relacje :
http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/17660/12711;">http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/17660/12711; http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/17660
DOI :
10.24815/sklj.v4i2.17660
Dostępność :
https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17660
http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/17660
Prawa :
Copyright (c) 2020 Syiah Kuala Law Journal ; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Numer akcesji :
edsbas.63D3B34E
Czasopismo naukowe
Pemkot Surabaya termasuk sebagai suatu wilayah otonomi yang mendapatkan pelimpahan berupa Hak Pengelolaan dari Pemerintah. Sehingga Pemkot Surabaya mempunyai kewenangan untuk memberikan bagian dari tanah yang dikelolanya tersebut. Penerbitan Surat Izin Pemakaian Tanah atau yang lebih dikenal dengan Surat Ijo merupakan salah satu bentuk pelaksanaan wewenang Pemkot Surabaya yang berkaitan dengan tanah. Namun, dengan diterbitkannya Surat Ijo tersebut ternyata menimbulkan banyak pertanyaan dan permasalahan bagi para pemegangnya. Mengenai Sertipikat Ijin Pemakaian atau Surat Ijo diatur lebih lanjut dalam Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Ijin Pemakaian tanah. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah maka pemegang SIPT tersebut akan dikenakan retribusi atau uang sewa. Pemegang SIPT merasa dibebankan dengan 2 (dua) biaya yakni selain retribusi juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dan hal inilah yang menjadi sebuah permasalahan bagi Pemegang Sertipikat dengan Pemkot Surabaya.

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Pliki cookies stosujemy w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim komputerze. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies