Information

Dear user, the application need JavaScript support. Please enable JavaScript in your browser.

You are browsing as a GUEST
Change library
Title of the item:

Konflik Surat Ijo Berkaitan Dengan Adanya Pungutan Ganda Berupa Retribusi dan PBB

Title :
Konflik Surat Ijo Berkaitan Dengan Adanya Pungutan Ganda Berupa Retribusi dan PBB
Authors :
Larasati, Elsa Indira
Irianti, Lavenia Nadya
Show more
Subject Terms :
Law
Administrative Law
Hak Pengelolaan
Pemerintah Kota Surabaya
Surat Ijin Pemakaian Tanah
Surat Ijo
Source :
Syiah Kuala Law Journal; Vol 4, No 2: Agustus 2020; 185-197 ; 2580-9059 ; 2549-1741
Publisher Information :
Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Publication Year :
2020
Collection :
Universitas Syiah Kuala: Jurnal Unsyiah
Document Type :
article in journal/newspaper
File Description :
application/pdf
Language :
English
Relation :
http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/17660/12711;">http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/17660/12711; http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/17660
DOI :
10.24815/sklj.v4i2.17660
Availability :
https://doi.org/10.24815/sklj.v4i2.17660
http://jurnal.unsyiah.ac.id/SKLJ/article/view/17660
Rights :
Copyright (c) 2020 Syiah Kuala Law Journal ; https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
Accession Number :
edsbas.63D3B34E
Academic Journal
Pemkot Surabaya termasuk sebagai suatu wilayah otonomi yang mendapatkan pelimpahan berupa Hak Pengelolaan dari Pemerintah. Sehingga Pemkot Surabaya mempunyai kewenangan untuk memberikan bagian dari tanah yang dikelolanya tersebut. Penerbitan Surat Izin Pemakaian Tanah atau yang lebih dikenal dengan Surat Ijo merupakan salah satu bentuk pelaksanaan wewenang Pemkot Surabaya yang berkaitan dengan tanah. Namun, dengan diterbitkannya Surat Ijo tersebut ternyata menimbulkan banyak pertanyaan dan permasalahan bagi para pemegangnya. Mengenai Sertipikat Ijin Pemakaian atau Surat Ijo diatur lebih lanjut dalam Perda Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 1997 Tentang Ijin Pemakaian tanah. Dalam Perda tersebut dijelaskan bahwa untuk meningkatkan pendapatan daerah maka pemegang SIPT tersebut akan dikenakan retribusi atau uang sewa. Pemegang SIPT merasa dibebankan dengan 2 (dua) biaya yakni selain retribusi juga Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Dan hal inilah yang menjadi sebuah permasalahan bagi Pemegang Sertipikat dengan Pemkot Surabaya.

We use cookies to help identify your computer so we can tailor your user experience, track shopping basket contents and remember where you are in the order process